Bagaimana Cara Mengurus Ijin Poligami di Pengadilan Agama?

Permohonan Ijin Poligami

 

Poligami/ Beristri lebih dari satu orang​​ diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan syarat suami ​​ sebagai berikut :​​ berprilaku adil, adanya persetujuan istri, adanya kepastian penghasilan untuk menafkahi anak-anaknya.( Pasal​​ 55- 59 KHI)

 

**SYARAT DOKUMEN

 

  • Panjar Biaya​​ (ditanyakan langsung ke meja informasi);

  • Buku Nikah Asli;

  • Fotokopi​​ ​​ Buku Nikah+ Materai​​ 6000​​ + Leges Pos

  • Fotokopi KTP​​ Pemohon​​ + Materai​​ 6000​​ + Leges Pos;

  • Surat Ijin Atasan bila PNS /TNI/POLRI;

  • Surat Keterangan Penghasilan Suami;

  • Surat Pernyataan berlaku adil;

  • Surat Pernyataan dari Istri Pertama tidak keberatan dimadu;

  • Surat keterangan Pemisahan harta bersama;

  • Fotokopi akta kelahiran anak​​ + Materai​​ 6000​​ + Leges Pos;

  • Surat​​ Gugatan dicetak 8 rangkap​​ 

  • Softcopy dalam bentuk​​ disk/ flashdisk

 

***ketentuan permohonan

 

  • Diprint di kertas A4

  • Ukuran ​​ Font 12

  • Jenis Font Arial

  • Spasi 1,5​​ 

  • Diprint sebanyak 8 lembar

 

 

 

 

**FORMAT SURAT​​ PERMOHONAN

 

Hal :​​ Permohonan ijin Poligami ​​​​  Buntok, …………………

       

Kepada​​ 

Yth.Ketua Pengadilan Agama Buntok

Di Buntok

 

Assalamu’alaikum warohmatullahi ​​ wr. wb

 

Dengan hormat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

 

…………… bin ……………,​​ tempat/tanggal lahir, …………..,, agama ……, Pendidikan ……., pekerjaan ……., bertempat tinggal di​​ Dusun RT. …. RW. ….., Desa ………., Kecamatan​​ ……., ​​ Kabupaten​​ …….​​ 

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

 

Melawan:

 

…………… binti ……………,​​ tempat/tanggal lahir, …………..,, agama ……, Pendidikan ……., pekerjaan ……., bertempat tinggal di​​ Dusun RT. …. RW. ….., Desa ………., Kecamatan​​ ……., ​​ Kabupaten​​ …….

​​ Selanjutnya disebut​​ Sebagai TERMOHON

 

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

 

  • Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal​​ ………….. dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama​​ Kecamatan ………….., Kabupaten ………….., dan tercatat dalam Kutipan​​ ​​ Akta Nikah Nomor: ………….., tanggal …………..;

  • Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon ​​ dengan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama :

  • …………..………….., lahir pada tanggal …………..;

  • …………..………….., lahir pada tanggal …………..;

  • Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon ​​ bertempat tinggal di rumah Pemohon dengan alamat di​​ Dusun RT. …. RW. ….., Desa ………., Kecamatan​​ ……., ​​ Kabupaten​​ …….;

  • Bahwa ternyata Pemohon dalam perjalanan hidup bersama Termohon, Pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan lain, dan Pemohon hendak menikahi perempuan tersebut (poligami) :

Nama  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​   : ……………... bin ……………

Tempat/Tgl lahir ​​  : ……………

Agama   : ……………

Pekerjaan  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  : ……………

Tempat kediaman di  ​​ ​​​​  : Dusun.... RT. …. RW. …. Desa ………..... Kecamatan …………..... Kabupaten ………………

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Selanjutnya disebut sebagai calon istri kedua Pemohon;

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ………......., Kabupaten ​​ 

 

  • Bahwa alasan Pemohon akan menikahi Calon isteri kedua (Polygami) karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan/isteri tidak dapat melahirkan keturunan/alasan lain;

  • Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai ………… dan mempunyai penghasilan setiap harinya / bulannya rata-rata sebesar Rp. ……………. ,- (…………………………….. rupiah);

  • Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

  • Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

  • Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah​​ ​​ mempunyai harta gono gini berupa :

  • …………………………………

  • ..............................................

  • .......................................

  • Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon

  • Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

  • Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

  • Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

  • Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia ... tahun/atau janda berdasarkan akta cerai No. ………. dan Termohon tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

  • Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

  • Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buntok segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan dengan menjatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

 

  • PRIMAIR

  • ​​ Mengabulkan Permohonan Pemohon;

  • ​​ Memberi izin kepada Pemohon ​​ (…………… BIN ……………) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama​​ …………… binti …………… sebagai istri kedua;

  • Membebankan biaya perkara menurut hukum;

 

  • SUBSIDAIR

  • Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Hormat Penggugat,

 

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ (​​ …………… BIN ……………)

1

 

Arti Penting Administrasi Pertanahan Dalam Pembangunan Bidang Pertanahan

ARTI PENTING ADMINISTRASI PERTANAHAN DALAM PEMBANGUNAN BIDANG PERTANAHAN!

 

Administrasi​​ pertanahan​​ mempunyai makna​​ perencanaan, pengorganisasian, dan​​ penggerakkan​​ serta pengendalian​​ dalam bidang pertanahan​​ agar tercapai tujuan yang telah ditentukan.

 

Tujuan​​ dari administrasi pertanahan itu sendiri adalah: mendapatkan kepastian hak atas tanah,​​ penggunaan lahan yang sesuai dengan kebutuhan yang diatur dalam Undang-Undang Agraria serta pemberian​​ pinjaman yang aman dalam bidang fiskal.

 

Dan administrasi​​ pertanahan​​ mempunyai arti penting dalam pembangunan bidang pertanahan, karena mempunyai beberapa manfaat, antara lain:

 

  • Memberikan jaminan atas kepastian hak,​​ jadi akan menjadi​​ jelas penentuan hak milik seseorang dan​​ mempermudah​​ orang tersebut​​ untuk​​ mempertahankan haknya atas klaim dari orang lain.

  • Stabilitas sosial,catatan publik yang tepat akan melindungi dari   pengunjingan mengenai kepemilikan yang sah (bila nantinya ada yang menggugat),dan membantu menyelesaikan masalah-masalah lain dengan cepat sejak batasan dan kepemilikan tanah dibuat .

  • Kredit,catatan publik akan mengurangi ketidakpastian informasi melalui pemberian kewenagan pada kreditor untuk menentukan apakah peminjam potensial telah memiliki hak untuk pemindahan hak yang diminta menurut apa yang diminta sebagai jaminan peminjam.

  • Produktivitas,faktor-faktor seperti nilai guna, perpindahan lahan, kepemilikan, pembanguan, hak atas tanah dan lain-lain dikombinasikan untuk meyakinkan bahwa lahan itu sedang berkembang menuju nilai dan manfaat yang terbaik,misalnya,pertanian komersil dilakukan oleh petani yang cerdik untuk mendapatkan keuntungan dan lahan lebih. Beda dengan petani biasa yang tidak bisa mengembangkan lahannya.

  • Likuiditas,ketika hak kepemilikan sudah dapat legalitas formal aset-aset tersebut bisa ditukar dengan cepat dalam skala besar dan pada harga yang rendah. Pada Negara-negara berkembang,mayoritas hak kepemilikan dalam stastus​​ informal,oleh karena itu mereka tidak dapat memasuki tempat pasaran formal sebagai aset yang bisa dinegosiasikan

 

Apakah Anda masih memerlukan penjelasan lebih lanjut?, silakan kirim email anda ke ; redaksi@tumilawyers.com

#371 Deretan Kesalahan Penggugat di Perkara Pembatalan Akta RUPS : Sidang Pembacaan Gugatan

Posting ini membahas sidang gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Pembatalan Akta RUPS. Saya mewakili klien sebagai Tergugat I, II, III dan IV. Para Pihaknya terdiri atas : 3 Penggugat yang sama-sama menunjuk 1 Kantor Advokat yang sama, 6 Tergugat dan 1 Turut Tergugat.

Setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim, Hakim Ketua mengabsen para pihak, seperti guru absen murid. Para Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukum. Tergugat I – IV hadir diwakili oleh Kuasa Hukum (Saya). Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat tidak hadir. Setelah itu Hakim menanyakan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat, apakah ada perubahan gugatan? Kuasa Hukum Para Penggugat menjawab tidak ada. Maka Sidang dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan.

Dalam agenda sidang pembacaan gugatan perdata, maka gugatan perdata tersebut dapat dibacakan seutuhnya oleh Penggugat, itu merupakan hak absolut Penggugat apakah Gugatannya akan dibacakan seluruhnya atau dibacakan sebagian atau dianggap dibacakan. Dalam praktik persidangan perdata, Gugatan semuanya dianggap dibacakan.

Selamat Datang Dunia Litigasi E-Court

Hore…kita sudah mulai berlitigasi di pengadilan secara online. Silakan baca Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, yang ditandatangani oleh Bapak Herry Swantoro. Juga saya bagikan bahan-bahan nya dibawah ini.

Tolong dibagikan juga ke rekan sejawat yang lain.

Silakan bagikan pengalaman Rekan Sejawat dalam menggunakan E-Court ke email redaksi@tumilawyers.com

HAL-HAL PENTING YANG HARUS REKAN SEJAWAT PERHATIKAN DALAM MENGGUNAKAN LEMBAGA INTERVENSI DI PERKARA PERDATA

Ketika adanya gugatan perdata di pengadilan, maka bisa jadi klien rekan sejawat memiliki hak untuk membela hak-haknya dalam gugatan tersebut, walaupun bukanlah para pihak.

Bagaimana rekan sejawat mengenali kepentingan tersebut?

Ini beberapa pedoman yang saya selalu pakai dalam menggunakan lembaga intervensi dengan memakai rujukan pada pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

1. Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu voeging, intervensi/tussenkomst dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR atau RBG, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv, pasal 279 Rv dan seterusnya, dan pasal 70 RV dan seterusnya, sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materil maupun hukum formil.

2. Voeging adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat.

3. Dalam hal ada permohonan voeging, hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, selanjutnya dijatuhkan putusan sela dan apabila dikabulkan maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut.

4. Tussenkomst adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannjya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bawha barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama0sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi.

5. Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membeaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat). Vrijwaring diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan atau tertulis. Misalnya : Tergugat digugat oleh Penggugat, karena barang yang dibeli oleh penggugat mengandung cacat tersembunyi, padahal tergugat membeli barang tersebut dari pihak ketiga, maka tergugat menarik pihak ketiga ini, agar pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas cacat itu.

6. Setelah ada permohonan Vrijwaring, Hakim memberi kesempatan para pihak untuk menanggapi permohonan tersebut, selanjutnya dijatuhkan putusan yang menolak atau mengabulkan permohonan tersebut.

7. Apabila permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengirimannya ke pengadilan tinggi harus bersama-sama dengan perkara pokok. Apabila perkara pokok tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya permohonan banding dari pemohon intervensi tidak dapat diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tersendiri.

DAFTAR PERMASALAHAN YANG ADA DALAM LEMBAGA INTERVENSI :

1. Tidak ada dasar hukum atas lembaga intervensi dalam HIR atau RBG.

2. Tidak ada hukum acara yang jelas atas lembaga intervensi.

Deklarasi Janji Kinerja 2018 Pegawai Kementerian Hukum dan HAM RO

Foto poster deklarasi janji kinerja pegawai kemenkumham

Saya sedang follow up surat ke kemenkumham.

Saya melihat ada poster ini.

Itu buat tahun 2018. Mungkin berlaku juga buat tahun 2019. Mungkin juga tidak.

Ini isi deklarasinya :

DEKLARASI JANJI KINERJA 2018

Kami pegawai kementerian hukum dan HAM berjanji untuk :

1. Menerapkan kode etik dan kode prilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari.

2. Bekerja dan berkinerja secara profesional, akuntabel, sinergis, transparan dan inovatif (PASTI).

3. Memaksimalkan pemanfaatan e-Gov melalui tata kelola pemerintahan efektif efisien untuk good governance.

4. Melayani publik dengan penuh hati dan siap mewujudkan WBK/WBBM.

5. Menjaga stabilitas politik dan keamanan Negara Kesatuan RI, serta menjadi perekat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Oke. Menarik deklarasinya. Bagaimana pelaksanaannya ya?

Bagaimana menurut anda?. Silakan sampaikan komentar anda lewat email ke : redaksi@tumilawyers.com