Uncategorized

Selamat Datang Dunia Litigasi E-Court

Hore…kita sudah mulai berlitigasi di pengadilan secara online. Silakan baca Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, yang ditandatangani oleh Bapak Herry Swantoro. Juga saya bagikan bahan-bahan nya dibawah ini.

Tolong dibagikan juga ke rekan sejawat yang lain.

Silakan bagikan pengalaman Rekan Sejawat dalam menggunakan E-Court ke email redaksi@tumilawyers.com

HAL-HAL PENTING YANG HARUS REKAN SEJAWAT PERHATIKAN DALAM MENGGUNAKAN LEMBAGA INTERVENSI DI PERKARA PERDATA

Ketika adanya gugatan perdata di pengadilan, maka bisa jadi klien rekan sejawat memiliki hak untuk membela hak-haknya dalam gugatan tersebut, walaupun bukanlah para pihak.

Bagaimana rekan sejawat mengenali kepentingan tersebut?

Ini beberapa pedoman yang saya selalu pakai dalam menggunakan lembaga intervensi dengan memakai rujukan pada pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

1. Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu voeging, intervensi/tussenkomst dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR atau RBG, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv, pasal 279 Rv dan seterusnya, dan pasal 70 RV dan seterusnya, sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materil maupun hukum formil.

2. Voeging adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat.

3. Dalam hal ada permohonan voeging, hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, selanjutnya dijatuhkan putusan sela dan apabila dikabulkan maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut.

4. Tussenkomst adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannjya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bawha barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama0sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi.

5. Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membeaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat). Vrijwaring diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan atau tertulis. Misalnya : Tergugat digugat oleh Penggugat, karena barang yang dibeli oleh penggugat mengandung cacat tersembunyi, padahal tergugat membeli barang tersebut dari pihak ketiga, maka tergugat menarik pihak ketiga ini, agar pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas cacat itu.

6. Setelah ada permohonan Vrijwaring, Hakim memberi kesempatan para pihak untuk menanggapi permohonan tersebut, selanjutnya dijatuhkan putusan yang menolak atau mengabulkan permohonan tersebut.

7. Apabila permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengirimannya ke pengadilan tinggi harus bersama-sama dengan perkara pokok. Apabila perkara pokok tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya permohonan banding dari pemohon intervensi tidak dapat diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tersendiri.

DAFTAR PERMASALAHAN YANG ADA DALAM LEMBAGA INTERVENSI :

1. Tidak ada dasar hukum atas lembaga intervensi dalam HIR atau RBG.

2. Tidak ada hukum acara yang jelas atas lembaga intervensi.