Uncategorized

Bagaimana tanggung jawab hukum Guru / Sekolah terhadap Siswa / Murid?

Kedudukan seorang anak ketika berada di sekolah akan berubah menjadi seorang murid. Begitu pula dalam hal siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap si anak? Seharusnya pula menjadi beban tanggung jawab sekolah, yang dalam hal ini dipegang  guru. Terutama terhadap anak-anak usia sekolah, yaitu TK, SD, SMP dan SMU, yang secara usia dan pemikiran masih memiliki keterbatasan kedewasaan dan kemandirian serta masih tergolong usia anak-anak (18 tahun) sebagaimana Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Apabila diperhatikan kedudukan seorang guru atau pendidik hanya sebatas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 39
(1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.


(2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Namun seharusnya tanggung jawab guru tidak boleh berkurang atau tidak sama seperti orang tua. Bahkan, haruslah lebih baik dibandingkan orang tua si murid agar tujuan dari  pendidkan sekolah dapat tercapai.

Seringkali kelalaian atau kelemahan dari seorang guru terhadap seorang murid selama berada dalam tanggung jawabnya, justru ia seolah-olah tidak tahu menahu atau dilimpahkan kepada  si murid sendiri atau bahkan kepada orang tua si murid.   Hal ini malah nampak seperti sikap cuci tangan atau pelarian dari seorang guru yang harusnya menjadi teladan dan disebut-sebut sebagai pahlawan tanpa bintang jasa.

ANALISA HUKUM DAN/ATAU SANKSI HUKUMAN TERHADAP GURU YANG MELALAIKAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP MURIDNYA, BAIK SELAMA DI SEKOLAH ATAUPUN DI LUAR SEKOLAH YANG MASIH DALAM LINGKUP KEGIATAN SEKOLAH.

Dalam Hukum Perdata

  • Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut (pasal 1365 KUHPerdata);
  • Guru sekolah bertanggung jawab atas  kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya selama waktu orang-orang itu berada dibawah pengawasannya (pasal 1367 KUHPerdata).

Dalam Hukum Pidana

  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (pasal 77 UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak);
  • Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat (pengungsi; korban kerusuhan; korban bencana alam; dan situasi konflik bersenjata), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (pasal 78 UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak);
  • Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Dalam hal anak mangalami luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam hal anak mati akibat luka berat yang dialaminya, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (pasal 80 UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak);
  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud, berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (pasal 81 UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak);
  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (pasal 82 UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak);
  • Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (pasal 83 UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak);
  • Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (pasal 86 UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak);
  • Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (pasal 87  UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak);
  • Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (pasal 88 UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak);
  • Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalm hal dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (pasal 89 UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak);
  • Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dala keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeiliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun (pasal 304 KUHPidana);
  • Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu atau meninggalkan aak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan (pasal 305 KUHPidana);
  • Jika salah satu perbuatan tersebut dalam pasal 304 dan 305 KIHPidana mengakibatkan luka-luka berat, yang berslah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. Jika mengakibatkan mati, ikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun (pasal 306 KUHPidana);
  • Barang siapa karena kealpaannya (kelalaiannya) menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun (pasal 359 KUHPidana);
  • Barang siapa karena kealpaannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Apabila kealpaannya (kelalaiannya) menyebabkan  orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan mejalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan (pasal 360 KUHPidana).

Dalam Hukum Administrasi Negara

  • Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud  adalah:
  1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Guru/sekolah dipersamakan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara karena guru/sekolah dianggap melaksanakan urusan pemerintahan.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan jika ingin bertanya dengan mengirimkan email ke redaksi@tumilawyers.com. Semoga bermanfaat.

HAL-HAL PENTING YANG HARUS REKAN SEJAWAT PERHATIKAN DALAM MENGGUNAKAN LEMBAGA INTERVENSI DI PERKARA PERDATA

Ketika adanya gugatan perdata di pengadilan, maka bisa jadi klien rekan sejawat memiliki hak untuk membela hak-haknya dalam gugatan tersebut, walaupun bukanlah para pihak.

Bagaimana rekan sejawat mengenali kepentingan tersebut?

Ini beberapa pedoman yang saya selalu pakai dalam menggunakan lembaga intervensi dengan memakai rujukan pada pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

1. Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu voeging, intervensi/tussenkomst dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR atau RBG, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv, pasal 279 Rv dan seterusnya, dan pasal 70 RV dan seterusnya, sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materil maupun hukum formil.

2. Voeging adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat.

3. Dalam hal ada permohonan voeging, hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, selanjutnya dijatuhkan putusan sela dan apabila dikabulkan maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut.

4. Tussenkomst adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannjya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bawha barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama0sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi.

5. Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membeaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat). Vrijwaring diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan atau tertulis. Misalnya : Tergugat digugat oleh Penggugat, karena barang yang dibeli oleh penggugat mengandung cacat tersembunyi, padahal tergugat membeli barang tersebut dari pihak ketiga, maka tergugat menarik pihak ketiga ini, agar pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas cacat itu.

6. Setelah ada permohonan Vrijwaring, Hakim memberi kesempatan para pihak untuk menanggapi permohonan tersebut, selanjutnya dijatuhkan putusan yang menolak atau mengabulkan permohonan tersebut.

7. Apabila permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengirimannya ke pengadilan tinggi harus bersama-sama dengan perkara pokok. Apabila perkara pokok tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya permohonan banding dari pemohon intervensi tidak dapat diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tersendiri.

DAFTAR PERMASALAHAN YANG ADA DALAM LEMBAGA INTERVENSI :

1. Tidak ada dasar hukum atas lembaga intervensi dalam HIR atau RBG.

2. Tidak ada hukum acara yang jelas atas lembaga intervensi.