tumilawyers

Bagaimana Persiapan Persidangan?

Bagi para pihak yang menerima surat panggilan dari pengadilan wajib untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan.

Bagi pengugat, ketidakhadiran sidang hari pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan yang diajukan tersebut gugur.

Bagi tergugat, apabila tidak hadir pada sidang hari pertama, maka pengadilan akan melakukan pemanggilan satu kali lagi. Hakim memutus perkara tersebut jika tergugat tidak hadir pada sidang berikutnya.

Bagaimana Sikap Anda Sebagai Tergugat Setelah Menerima Panggilan Sidang Gugatan Sederhana?

Ketika anda menjadi tergugat, terdapat beberapa hal yang harus anda ketahui dan perhatikan:

  1. Pada saat pemanggilan, jurusita akan memberikan surat panggilan kepada anda. Dalam surat panggilan juga dilampirkan salinan gugatan yang menjelaskan siapa yang menggugat anda, dalam sengketa apa anda digugat, kapan anda harus hadir di persidangan, dan di mana persidangan tersebut akan dilakukan.
  2. Jurusita memberitahukan kepada anda bahwa di Pengadilan tersedia formulir atau blanko Jawaban atas Gugatan Sederhana, jika diperlukan. Blanko tersebut merupakan jawaban anda atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Anda mengisi dan membawa blanko tersebut saat hadir dalam sidang di pengadilan. Selain itu, jurusita juga akan memberitahukan bahwa pada waktu persidangan, para pihak membawa surat- surat bukti serta saksi-saksi yang dianggap perlu.
  3. Pastikan ketika hadir dalam persidangan, anda sudah menyiapkan bukti-bukti atau saksi-saksi untuk menyanggah gugatan yang diajukan oleh penggugat. Persidangan akan berjalan secara cepat, sehingga kesiapan anda dengan sanggahan-sanggahan akan mempermudah anda untuk mempertahankan hak-hak anda.
  4. Anda harus memperhatikan dengan saksama setiap keterangan yang tertulis dalam surat panggilan dan salinan gugatan. Apabila perlu, anda dapat mencatat detilnya sehingga tidak ada informasi yang terlewat.
  5. Apabila anda sedang tidak berada di tempat saat jurusita menyampaikan surat panggilan, maka jurusita akan menyampaikan panggilan tersebut kepada kepala desa/lurah. Orang yang menerima surat pnggilan harus menandatangani surat panggilan tersebut.
  6. Sembari menunggu hari persidangan, sebaiknya anda menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mempersiapkan jawaban atas gugatan penggugat.
  7. Apabila membutuhkan bantuan hukum, anda berhak didampingi oleh kuasa hukum.

Bagaimana proses setelah gugatan didaftarkan dan membayar panjar biaya perkara?

Terdapat beberapa hal yang harus anda perhatikan dan ketahui setelah anda mendaftarkan perkara gugatan anda :

  1. Setelah gugatan anda didaftarkan, anda menunggu panggilan dari pengadilan. Petugas pengadilan akan mencatat gugatan anda dalam buku register khusus gugatan sederhana. Setelah dicatatkan, berkas anda akan diserahkan kepada ketua pengadilan.
  2. Ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara yang anda ajukan. Panggilan dilakukan oleh jurusita ke alamat yang tertera di dalam formulir gugatan. Pemberitahuan terkait informasi sidang dapat juga dilakukan melalui pesan teks (SMS) ataupun surat elektronik (Email) yang anda cantumkan dalam formulir gugatan.
  3. Hakim yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan atas perkara anda. Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara setelah dipotong biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengadilan, di antaranya, biaya panggilan dan biaya-biaya lainnya yang sudah dikeluarkan kepada anda.
  4. Jika gugatan anda dinyatakan bukan gugatan sederhana, bukan berarti hak anda untuk mendapatkan keadilan menjadi hilang. Anda
    dapat mengajukan gugatan ke dalam gugatan biasa.
  5. Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Baik penggugat maupun tergugat akan dipanggil oleh pengadilan untuk hadir pada sidang pertama.

Bagaimana gugatan didaftarkan?

Anda dapat mengajukan gugatan secara mandiri dengan mengisi formulir atau blanko gugatan berupa Formulir Gugatan Sederhana yang tersedia di kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Selain mengisi blanko gugatan, anda juga sudah siap dengan bukti surat yang sudah dilegalisasi.

Petugas akan meneliti kelengkapan berkas pendaftaran anda dan menaksir jumlah panjar biaya perkara. Petugas menyerahkan berkas tersebut ke kasir untuk menerima slip setoran yang berisi jumlah biaya yang harus anda bayarkan ke bank yang ditunjuk.

Apabila anda telah membayar, serahkan bukti setoran kepada petugas agar petugas memberikan lembar Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) asli kepada anda.

Di mana gugatan didaftarkan?

Gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan di daerah hukum anda, yang dibuktikan dengan kartu tanpa penduduk (KTP). Pastikan bahwa pihak Tergugat berada di daerah hukum yang sama dengan anda dan jelas alamat tempat tinggalnya.

Bagaimana legalisasi alat bukti dilakukan?

Sebelum anda mendaftarkan gugatan, pastikan anda memenuhi persyaratan dan siap dengan alat bukti anda untuk didaftarkan di pengadilan.

Setiap bukti surat yang anda miliki anda harus melakukan legalisasi terlebih dahulu. Cara melakukan legalisasi adalah dengan cara menempel materai pada bukti surat/dokumen anda, kemudian mendatangi Kantor Pos terdekat untuk mendapatkan pembubuhan stempel pos oleh pegawai Pos pada meterai tersebut (Pasal 2 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Permenkeu No.70/PMK.03/2014 tertanggal 25 April 2014).

Apa yang perlu diketahui sebelum mengajukan gugatan sederhana?

Pertanyaan yang harus anda tanyakan pada diri sendiri sebelum memulai gugatan adalah apakah anda dapat membuktikan dalil dan dengan bukti yang anda miliki. Bukti tersebut bisa berasal dari surat atau dokumen atau catatan, keterangan orang lain atau saksi, keterangan ahli, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Catatan penting sebelum melakukan gugatan di pengadilan adalah bahwa pengadilan akan memenangkan gugatan anda yang sepenuhnya tergantung pada alasan/dalil dan kekuatan bukti-bukti yang anda miliki. Pengadilan akan memutus bahwa pihak yang kalah harus membayar biaya perkara dan melaksanakan perintah Pengadilan sesuai dengan isi amar putusan hakim, diantaranya, seperti membayar sejumlah uang memenuhi perjanjian atau menyerahkan suatu barang.

Pihak yang kalah dapat melaksanakan putusan secara sukarela, apabila tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada ketua pengadilan.

Setelah anda mengetahui segala kemungkinan dan yakin ingin mengajukan gugatan sederhana, anda harus memastikan bahwa persyaratan untuk mengajukan gugatan sederhana terpenuhi.

Persyaratan tersebut antara lain:
  • Penggugat adalah orang perseorangan atau badan hukum.
  • Adanya hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa dengan pihak Tergugat.
  • Tergugat berada dalam domisili/bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama dengan anda.
  • Sengketa tersebut tidak berkaitan dengan hak atas tanah ataupun perkara lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  • Nilai gugatan yang anda ajukan atas kerugian tersebut paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).

Bagaimana tanggung jawab hukum Guru / Sekolah terhadap Siswa / Murid?

Kedudukan seorang anak ketika berada di sekolah akan berubah menjadi seorang murid. Begitu pula dalam hal siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap si anak? Seharusnya pula menjadi beban tanggung jawab sekolah, yang dalam hal ini dipegang  guru. Terutama terhadap anak-anak usia sekolah, yaitu TK, SD, SMP dan SMU, yang secara usia dan pemikiran masih memiliki keterbatasan kedewasaan dan kemandirian serta masih tergolong usia anak-anak (18 tahun) sebagaimana Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Apabila diperhatikan kedudukan seorang guru atau pendidik hanya sebatas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 39
(1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.


(2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Namun seharusnya tanggung jawab guru tidak boleh berkurang atau tidak sama seperti orang tua. Bahkan, haruslah lebih baik dibandingkan orang tua si murid agar tujuan dari  pendidkan sekolah dapat tercapai.

Seringkali kelalaian atau kelemahan dari seorang guru terhadap seorang murid selama berada dalam tanggung jawabnya, justru ia seolah-olah tidak tahu menahu atau dilimpahkan kepada  si murid sendiri atau bahkan kepada orang tua si murid.   Hal ini malah nampak seperti sikap cuci tangan atau pelarian dari seorang guru yang harusnya menjadi teladan dan disebut-sebut sebagai pahlawan tanpa bintang jasa.

ANALISA HUKUM DAN/ATAU SANKSI HUKUMAN TERHADAP GURU YANG MELALAIKAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP MURIDNYA, BAIK SELAMA DI SEKOLAH ATAUPUN DI LUAR SEKOLAH YANG MASIH DALAM LINGKUP KEGIATAN SEKOLAH.

Dalam Hukum Perdata

  • Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut (pasal 1365 KUHPerdata);
  • Guru sekolah bertanggung jawab atas  kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya selama waktu orang-orang itu berada dibawah pengawasannya (pasal 1367 KUHPerdata).

Dalam Hukum Pidana

  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (pasal 77 UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak);
  • Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat (pengungsi; korban kerusuhan; korban bencana alam; dan situasi konflik bersenjata), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (pasal 78 UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak);
  • Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Dalam hal anak mangalami luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam hal anak mati akibat luka berat yang dialaminya, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (pasal 80 UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak);
  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud, berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (pasal 81 UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak);
  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (pasal 82 UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak);
  • Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (pasal 83 UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak);
  • Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (pasal 86 UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak);
  • Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (pasal 87  UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak);
  • Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (pasal 88 UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak);
  • Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalm hal dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (pasal 89 UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak);
  • Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dala keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeiliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun (pasal 304 KUHPidana);
  • Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu atau meninggalkan aak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan (pasal 305 KUHPidana);
  • Jika salah satu perbuatan tersebut dalam pasal 304 dan 305 KIHPidana mengakibatkan luka-luka berat, yang berslah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. Jika mengakibatkan mati, ikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun (pasal 306 KUHPidana);
  • Barang siapa karena kealpaannya (kelalaiannya) menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun (pasal 359 KUHPidana);
  • Barang siapa karena kealpaannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Apabila kealpaannya (kelalaiannya) menyebabkan  orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan mejalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan (pasal 360 KUHPidana).

Dalam Hukum Administrasi Negara

  • Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud  adalah:
  1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Guru/sekolah dipersamakan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara karena guru/sekolah dianggap melaksanakan urusan pemerintahan.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan jika ingin bertanya dengan mengirimkan email ke redaksi@tumilawyers.com. Semoga bermanfaat.