tumilawyers

#371 Deretan Kesalahan Penggugat di Perkara Pembatalan Akta RUPS : Sidang Pembacaan Gugatan

Posting ini membahas sidang gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Pembatalan Akta RUPS. Saya mewakili klien sebagai Tergugat I, II, III dan IV. Para Pihaknya terdiri atas : 3 Penggugat yang sama-sama menunjuk 1 Kantor Advokat yang sama, 6 Tergugat dan 1 Turut Tergugat.

Setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim, Hakim Ketua mengabsen para pihak, seperti guru absen murid. Para Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukum. Tergugat I – IV hadir diwakili oleh Kuasa Hukum (Saya). Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat tidak hadir. Setelah itu Hakim menanyakan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat, apakah ada perubahan gugatan? Kuasa Hukum Para Penggugat menjawab tidak ada. Maka Sidang dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan.

Dalam agenda sidang pembacaan gugatan perdata, maka gugatan perdata tersebut dapat dibacakan seutuhnya oleh Penggugat, itu merupakan hak absolut Penggugat apakah Gugatannya akan dibacakan seluruhnya atau dibacakan sebagian atau dianggap dibacakan. Dalam praktik persidangan perdata, Gugatan semuanya dianggap dibacakan.

Selamat Datang Dunia Litigasi E-Court

Hore…kita sudah mulai berlitigasi di pengadilan secara online. Silakan baca Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, yang ditandatangani oleh Bapak Herry Swantoro. Juga saya bagikan bahan-bahan nya dibawah ini.

Tolong dibagikan juga ke rekan sejawat yang lain.

Silakan bagikan pengalaman Rekan Sejawat dalam menggunakan E-Court ke email redaksi@tumilawyers.com

HAL-HAL PENTING YANG HARUS REKAN SEJAWAT PERHATIKAN DALAM MENGGUNAKAN LEMBAGA INTERVENSI DI PERKARA PERDATA

Ketika adanya gugatan perdata di pengadilan, maka bisa jadi klien rekan sejawat memiliki hak untuk membela hak-haknya dalam gugatan tersebut, walaupun bukanlah para pihak.

Bagaimana rekan sejawat mengenali kepentingan tersebut?

Ini beberapa pedoman yang saya selalu pakai dalam menggunakan lembaga intervensi dengan memakai rujukan pada pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

1. Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu voeging, intervensi/tussenkomst dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR atau RBG, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv, pasal 279 Rv dan seterusnya, dan pasal 70 RV dan seterusnya, sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materil maupun hukum formil.

2. Voeging adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat.

3. Dalam hal ada permohonan voeging, hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, selanjutnya dijatuhkan putusan sela dan apabila dikabulkan maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut.

4. Tussenkomst adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannjya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bawha barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama0sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi.

5. Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membeaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat). Vrijwaring diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan atau tertulis. Misalnya : Tergugat digugat oleh Penggugat, karena barang yang dibeli oleh penggugat mengandung cacat tersembunyi, padahal tergugat membeli barang tersebut dari pihak ketiga, maka tergugat menarik pihak ketiga ini, agar pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas cacat itu.

6. Setelah ada permohonan Vrijwaring, Hakim memberi kesempatan para pihak untuk menanggapi permohonan tersebut, selanjutnya dijatuhkan putusan yang menolak atau mengabulkan permohonan tersebut.

7. Apabila permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengirimannya ke pengadilan tinggi harus bersama-sama dengan perkara pokok. Apabila perkara pokok tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya permohonan banding dari pemohon intervensi tidak dapat diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tersendiri.

DAFTAR PERMASALAHAN YANG ADA DALAM LEMBAGA INTERVENSI :

1. Tidak ada dasar hukum atas lembaga intervensi dalam HIR atau RBG.

2. Tidak ada hukum acara yang jelas atas lembaga intervensi.

Deklarasi Janji Kinerja 2018 Pegawai Kementerian Hukum dan HAM RO

Foto poster deklarasi janji kinerja pegawai kemenkumham

Saya sedang follow up surat ke kemenkumham.

Saya melihat ada poster ini.

Itu buat tahun 2018. Mungkin berlaku juga buat tahun 2019. Mungkin juga tidak.

Ini isi deklarasinya :

DEKLARASI JANJI KINERJA 2018

Kami pegawai kementerian hukum dan HAM berjanji untuk :

1. Menerapkan kode etik dan kode prilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari.

2. Bekerja dan berkinerja secara profesional, akuntabel, sinergis, transparan dan inovatif (PASTI).

3. Memaksimalkan pemanfaatan e-Gov melalui tata kelola pemerintahan efektif efisien untuk good governance.

4. Melayani publik dengan penuh hati dan siap mewujudkan WBK/WBBM.

5. Menjaga stabilitas politik dan keamanan Negara Kesatuan RI, serta menjadi perekat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Oke. Menarik deklarasinya. Bagaimana pelaksanaannya ya?

Bagaimana menurut anda?. Silakan sampaikan komentar anda lewat email ke : redaksi@tumilawyers.com