Perselisihan hak mengenai status guru dan karyawan sekolah

Kewenangan mengadili PHI ditentukan dalam pasal 1 angka 17 jo pasal 2 UUPHI. UU menentukan bahwa PHI berwenang mengadili empat jenis perselisihan ; perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh didalam satu perusahaan.

Perselisihan hak seperti didefinisikan Pasal 1 angka 2 UUPPHI adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Sejak berlakunya UU PPHI maka hubungan kerja antara guru/dosen dengan institusi pendidikan tempatnya bekerja, yang umumnya berbadan hukum Yayasan, juga menjadi kewenangan PHI. Pada Putusan No.112/G/2006/PHI.Mdn, Penggugat menggugat mengenai upah serta jaminan sosial dari para pekerja di sebuah institusi pendidikan di Medan, termasuk didalamnya para guru dan satpam.

Sebelum memutus mengenai perselisihan hak, Majelis Hakim memutuskan status para guru dan satpam dari pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi buruh dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Contoh di dalam Putusan No.112/G/2006/PHI.Mdn tersebut, Majelis Hakim PHI Medan di dalam pertimbangan hukumnya juga memperhatikan UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen saat menentukan status Para Penggugat dari pekerja PKWT menjadi pekerja PKWTT.
Didalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa tentang status Para Penggugat dapat didasarkan pada hubungan kerjanya yakni dari jenis perjanjian kerjanya. Menurut Kepmenakertrans No.KEP-100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu maka perjanjian kerja waktu tertentu dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan wajib dicatatkan oleh Tergugat ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan (sesuai Pasal 13).

Menurut Majelis Hakim, walaupun Para Penggugat telah menandatangani surat pernyataan yang berisi persetujuan para penggugat untuk tunduk pada tata tertib perguruan Tergugat tiap tahun pelajaran baru yang berlaku 1 (satu) tahun, akan tetapi pada kenyataannya Para Penggugat telah bekerja selama 5 sampai 20 tahun secara terus menerus. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa keberadaan guru honorer atau pekerja tidak tetap adalah hal yang lazim ditemukan di bidang pendidikan, hal ini mengingat kebutuhan kekhususan ilmu dan pendidikan yang dimiliki guru untuk mengasuh mata pelajaran tertentu dengan upah dan waktu kerja berdasarkan kesepakatan para pihak. Akan tetapi, Majelis Hakim melanjutkan, bila waktu kerja telah memenuhi ketentuan UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen maka guru yang bersangkutan adalah merupakan guru tetap.