Perselisihan Hak karena menolak Mutasi

Mutasi adalah pemindahan sumber daya manusia dari satu bagian ke bagian lainnya. Tidak ada aturan formal mengenai hal ini, tetapi biasanya diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Di dalam argumentasinya, Pengusaha seringkali menyatakan bahwa mutasi merupakan hak prerogatif pengusaha. Tetapi tindakan mutasi seringkali dilakukan pengusaha saat pengusaha tidak menyukai kegiatan aktivis serikat pekerja/buruh. Apalagi pada perusahaan yang tidak memiliki peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama, seringkali mutasi dilakukan dengan sewenang-wenang dengan alasan personal/pribadi.

Pada putusan No.25/G/2007/PHI.BDG, Penggugat didalam gugatannya menolak mutasi yang dilakukan Tergugat (Pengusaha) dengan alasan kebutuhan bisnis. Penggugat yang merupakan ketua PUK menyatakan bahwa keputusan mutasi yang dikeluarkan Tergugat adalah upaya untuk melemahkan bahkan memandulkan fungsi PUK FSP RTMM SPSI di perusahaan Tergugat.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mutasi Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat bahwa mutasi sudah sesuai dengan Pasal 13 PKB dan untuk kepentingan bisnis, tetapi mutasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah bentuk pelanggaran hak berorganisasi yang dilindungi oleh Pasla 28 UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konvensi ILO No.87 tentang Kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi (diratifikasi melalui Keputusan Presiden No.83 Tahun 1998) Jo Konvensi ILO No.98 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama (diratifikasi melalui UU No.18 Tahun 1956). Oleh karenanya, Majelis Hakim menyatakan surat keputusan mutasi yang dikeluarkan Tergugat untuk Penggugat batal demi hukum dan menghukum Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat di posisi semula.

Majelis Hakim juga mengabulkan permohonan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya banding/kasasi (UbV), dengan mempertimbangkan bahwa Pengguat adalah Ketua PUK SPSI PT Coca Cola Distribution Indonesia – PT Coca Cola Bottling Indonesia, dengan anggota sekitar 2.000 orang, serta bertanggungjawab terhadap keanggotaan di Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.

Penggugat harus menjalankan fungsi dan perannya dalam memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, keberadaan Penggugat sangat dibutuhkan oleh anggotanya. Untuk itu Penggugat dalam menjalankan tugasnya dijamin oleh UU No.21 Tahun 2000 khususnya pasal 28, dan karenanya Majelis Hakim mengabulkan UbV di dalam amar putusan ini.