Putusan NO karena Legal Standing

Legal Standing atau kedudukan hukum, adalah kemampuan seseorang untuk dapat menunjukkan bahwa ia memiliki kepentingan hukum di dalam sebuah perkara, yang menjadikannya bisa membawa perkara tersebut ke hadapan pengadilan.

Seperti dinyatakan oleh Pasal 87 UUPPHI, serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di PHI mewakili anggotanya. Lebih lanjut di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan serikat buruh meliputi pengurus pada tingkat perusahaan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan pusat baik serikat buruh, anggota federasi maupun konfederasi.

Di dalam praktik, tidak ada ketentuan mutlak hal-hal apa saja yang perlu diajukan kepada hakim untuk membuktikan bahwa pengurus yang bersangkutan berwenang atau tidak untuk mewakili buruh. Tetapi, biasanya Majelis Hakim melandaskannya pada kebiasaan, yaitu pengurus harus dapat menunjukkan :

  • AD/ART yang didalamnya ada struktur organisasi kepengurusan.
  • Kartu anggota pengurus yang mewakili dan buruh yang diwakili.
  • Surat Kuasa Khusus.

Sedangkan, di PHI Tanjung Pinang pada Putusan No.02/G/2007/PHI.PN.TPI, salah satu landasan hukum PHI dalam melakukan pertimbangan adalah petunjuk teknis pelaksanaan UU No.2 Tahun 2004 tentang PPHI.

Di dalam Putusan No.02/G/2007/PHI.PN.TPI, Majelis mencermati ketentuan Pasal 87 UUPPHI jo Pasal 25 ayat (1) UU No.21/2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh beserta penjelasannya, dan menilai bahwa keberadaan kuasa Para Penggugat tidak dapat mewakili kedudukan dari Para Penggugat. Para Penggugat adalah anggota dari Federasi Logam, Mesin dan Elektronik (F.LOMENIK), sementara kuasanya berasal dari Federasi Garmen, Tekstil, Kulit dan Sepatu (F.GARTEKS).

Hal ini menarik karena baik F.LOMENIK maupun F.GARTEKS sama-sama merupakan afiliasi dari KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia). Majelis tetap menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, karena mereka sudah meminta kuasa dari Para Penggugat untuk mendapatkan surat tugas dari KSBSI, namun kuasa Para Penggugat tidak dapat menunjukkannya. Majelis memutuskan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O) karena diajukan oleh kuasa yang tidak mempunyai legal standing.