Putusan NO karena Kompetensi Relatif

Selain memiliki kompetensi absolut, pengadilan juga memiliki kompetensi relatif. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri (PN) kabupaten/kota yang berada di setiap ibukota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan (Pasal 59 ayat (1) UU No.2 Tahun 2004).

Setiap PN memiliki daerah hukum yang terbatas, sesuai dengan kedudukan PN yang hanya berada pada wilayah tertentu. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kewenangan mengadili PN hanya terbatas pada daerah hukumnya, diluar itu tidak berwenang. Daerah hukum masing-masing hanya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tempat ia berada atau berkedudukan.

Didalam Hukum Acara Perdata, patokan menentukan kewenangan mengadili merujuk kepada Pasal 118 HIR, yang menyatakan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal Tergugat. Di dalam Pasal 81 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) dinyatakan bahwa gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada PHI pada PN yang daerah hukumnya meliputi tempat buruh bekerja.

Di dalam Putusan No.23/G/2006/PHI.Sby, Majelis dalam Eksepsi mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili karena PHI pada PN Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, karena Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Padang sebagai Sales Chemical.

Sedangkan dalam Putusan No.40/G/PHI.PN.Jkt.Pst, Majelis dalam Eksepsi menerima seluruh Eksepsi Tergugat PT. Great River International, dengan menyatakan bahwa surat gugatan Para Penggugat sebagai sekaligus salah alamat (error in persona) dan tidak jelas (obscuur libel). Putusan ini sempat memancing kontroversi karena sekitar 5.000 buruh, yang surat gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak lengkap identitas dan diajukan pada PHI yang salah (seharusnya PHI Bandung), sempat mengamuk dan merusak partisi ruang sidang PHI Jakarta. Peristiwa ini sempat memaksa Majelis Hakim yang ketakutan melarikan diri melalui plafon gedung PHI Jakarta.