Apa yang dimaksud dengan Putusan Perselisihan PHK karena dianggap mengundurkan diri?

Di dalam perselisihan hubungan industrial, seringkali perbedaan penafsiran atas sebuah kejadian membuat pekerja dianggap mengundurkan diri oleh pengusaha. Misalnya saja, saat terjadi mutasi. Apabila pekerja menolak untuk dimutasi, pekerja biasanya menolak untuk masuk ke bagian baru tempatnya dimutasi. Akibatnya, pekerja tidak mendapatkan tanda kehadiran. Hal ini sering kali dijadikan alasan bagi pengusaha untuk mengatakan bahwa pekerja tidak masuk dan dianggap mengundurkan diri karena pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang mengatur : “Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”

Pengusaha juga sering menggunakan pasal ini untuk menjerat para pekerja yang melakukan mogok kerja. oleh karenanya dalam melakukan penolakan terhadap mutasi atau mogok kerja, pekerja harus memperhatikan pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Misalnya, jika menolak mutasi, pekerja seharusnya mengirimkan surat penolakan mutasi kepada pengusaha tetapi tetap melaksanakan mutasi tersebut, sehingga tetap mendapatkan tanda kehadiran, sambil melaporkannya kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terkait.

Apabila pekerja mengundurkan diri, maka menurut Pasal 162 UU Ketenagakerjaan yang mengatur :

” (1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak me-wakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat :

a) mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

  • tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
  • tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.
  • Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa pene-tapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

, pekerja hanya mendapatkan hak-hak seperti yang diatur oleh Pasal 156 ayat (4), tanpa pesangon.